Didepaknya ruh ledahership, moralitas, dan intelektualitas dalam jiwa aparatur negara (pemerintah) membuat rakyat semakin tertindas dan terampas haknya (terabaikan). Namun kejahatan (penindasan) yang dilakukan oleh bandit-bandit (aparatur) negara hanya sebagian kecil saja yang muncul kepermukaan dan diproses secara hukum. Dalam proses hukum bukan keadilan yang didapatkan tetapi sebuah perselingkuhan (dagang hukum) antara aparat penegak hukum (pengusaha hukum) dengan para bandit negara, melalui perselingkuhan tersebut maka putusan yang keluar adalah putusan bebas, putusan kontroversial yang tidak memihak kepada keadilan. Fenomena itu bukan lagi suatu hal yang luar biasa tetapi telah menjadi suatu kebudayaan dalam rana hukum.
Mereka yang telah ditetapkan terpidana dan telah menjalani proses hukum masih saja oleh negara diberikan kesempatan "jatah" untuk memangku suatu jabatan penting dalam sturuktur negara, hal tersebut tak lain karena ulah para politikus busuk yang lebih mengutamakan kepentingan partainya dari pada kepentingan rakyatnya dalam artian kepeningan partai diatas segala-galanya.
Hilangnya ketiga elemen diatas membuat negeri ini dihuni oleh para prampok berdasi, misalnya saja baru-baru sebuah fenomena menarik yang patut diacungi jempol buat KPK yang telah berhasil mengungkap kasus suap di BLBI yang melibatkan personil kejaksaan dan Artalita Suriayani.
Jauh hari sebelumnya telah beredar foto mesum seorang anggota DPR yang berinisial "MM" tetapi sebelum foto "MM" telah beredar video mesum "YZ". Beberapa bulan yang lalu sebuah kasus korupsi terungkap dalam institusi Departemen Agama, korupsi di departemen kelautan, dan saat ini kasus suap berhasil dibongkar oleh KPK dalam kantor bea cukai.Inilah sebua contoh kongrit yang dapat menggambarkan hilangnya moralitas dalam diri individul para pejabat negeri ini.
Jika ditelah kenapa sistem pemerintahan indonesia saat ini tidak berkembang malah menurun mutu pelayannya tak lain disebabkan oleh tiga faktor yaitu leadhership, Moralitas, dan Intelektualitas.
Hilangnya moralitas dalam jiwa para pejabat negeri tak lain disebabkan karena minimnya pendidikan agama saat disekolah-sekolah dan kuarangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya penanaman ahlak dalam diri sang anak. Dalam dunia pendidikan para peserta dididik bukannya dididik supaya kritis tetapi mereka memang sengaja diarahkan hanya sebagai mesin-mesin pekerja dan mereka para penguasa hanya berfikir untuk bagaimana cara mempertahankan kekuasaannya.
Olehnya itu, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat harusnya mulai mengubah sistem pendidikan yang selama ini membekukan pola pikir peserta didik kepola pikir kritis,inovatif dan kreatif yang berdimensi roh moralitas, leadhership dan intelektualitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar